Warganegara
dan Negara
Disusun Oleh:
Anggraeni Tri Windyastuti
10116879
1KA25
Kata
Pengantar
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa karena dengan rahmat karunia, serta taufik dan hidayah-Nya saya
dapat menyelesaikan makalah Ilmu Sosial Dasar ini mengenai Warganegara dan
Negara dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya. Saya sangat berharap
makalah ini dapat berguna untuk memenuhi nilai tugas dalam mata kuliah Ilmu
Sosial Dasar dan dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita. Saya
juga menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari
kata sempurna. Oleh sebab itu, saya berharap adanya kritik, saran dan ulasan
demi perbaikan makalah yang telah saya buat. Semoga makalah ini dapat dipahami
bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya makalah yang telah disusun ini dapat
berguna bagi saya sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya saya mohon
maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan saya memohon
kritik dan saran yang membangun.
Terimakasih
Pendahuluan
Latar Belakang
Hukum, Negara, Pemerintah dan Warga Negara
memiliki keterkaitan satu sama lainnya.
Hukum merupakan peraturan yang berupa norma
dan sanksi yang berada pada suatu Negara. Warga Negara adalah orang-orang yang
mendiami suatu daerah atau wilayah yang disebut dengan Negara. Sedangkan Negara
sendiri memiliki arti sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu.
Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan
menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
Rumusan
Masalah
1.
Hukum,
Negara dan Pemerintahan :
a.
Pengertian
Hukum
b.
Sifat
dan Ciri-ciri Hukum
c.
Sumber-sumber
Hukum
d.
Pembagian
Hukum
e.
Tugas
Utama Negara
f.
Sifat-sifat
Negara
g.
Bentuk
Negara
h.
Unsur-unsur
Negara
i.
Tujuan
Negara
j.
Pengertian
Pemerintah
k.
Pemerintahan
dengan Pemerintah
2.
Warga
Negara dan Negara :
a.
Pengertian
Warga Negara
b.
Kriteria
menjadi Warga Negara
c.
Menyebutkan
orang-orang yang berada dalam satu wilayah negara
d.
Pasal
yang tercantum di dalam UUD 45 tentang Warga Negara
e.
Pasal-pasal
yang tercantum di dalam UUD 45 tentang hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia
Hukum,
Negara dan Pemerintahan
a.
Pengertian Hukum
Hukum
adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk
mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah
terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya
kepastian hukum dalam masyarakat.
Pengertian
Hukum Menurut Para Ahli:
1.
Plato
Hukum adalah seperangkat
peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur dan bersifat mengikat
hakim dan masyarakat.
2.
Immanuel Kant
Hukum adalah segala
keseluruhan syarat dimana seseorang memiliki kehendak bebas dari orang yang
satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dan menuruti
peraturan hukum tentang kemerdekaan.
3.
Achmad Ali
Hukum merupakan seperangkat norma
mengenai apa yang benar dan salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh
pemerintah, baik yang tertuang dalam aturan tertulis maupun yang tidak, terikat
dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dan dengan ancaman
sanksi bagi pelanggar aturan norma itu.
4.
Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja
Hukum adalah keseluruhan kaidah
serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan
untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan
berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.
5.
Borst
Hukum merupakan keseluruhan
peraturan bagi perbuatan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana
pelaksanaannya bisa dipaksakan dengan tujuan mendapatkan keadilan.
6.
Mr. E.M. Meyers
Hukum ialah aturan-aturan yang
didalamnya mengandung pertimbangan kesusilaan. Hukum ditujukan kepada tingkah
laku manusia dalam sebuah masyarakat dan menjadi acuan atau pedoman bagi para
penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
7.
Prof. Dr. Van Kan
Hukum merupakan keseluruhan
peraturan hidup yang sifatnya memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di
dalam masyarakat suatu negara.
8.
S.M. Amin
Hukum adalah sekumpulan peraturan
yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Tujuannya ialah mengadakan ketertiban
dalam pergaulan manusia dalam suatu masyarakat, sehingga ketertiban dan
keamanan terjaga dan terpelihara.
9.
J.C.T. Simorangkir
Hukum merupakan segala peraturan
yang sifatnya memaksa dan menentukan segala tingkah laku manusia dalam
masyarakat dan dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang.
10. Drs. E. Utrecht, S.H.
Hukum adalah suatu himpunan
peraturan yang didalamnya berisi tentang perintah dan larangan, yang mengatur
tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat dan harus ditaati oleh setiap
individu dalam masyarakat karena pelanggaran terhadap pedoman hidup itu bisa
menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah suatu negara atau lembaga.
11. Leon Duguit
Hukum ialah seperangkat aturan
tingkah laku para anggota masyarakat, dimana aturan tersebut harus diindahkan oleh
setiap masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan apabila
dilanggar akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan
pelanggaran hukum tersebut.
12. Sunaryati Hatono
Hukum tidak menyangkut kehidupan
pribadi seseorang dalam suatu masyarakat, tetapi jika menyangkut dan mengatur
berbagai kegiatan manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, dengan kata
lain hukum ialah mengatur berbagai kegiatan manusia di dalam kehidupan
bermasyarakat.
13. Ridwan Halim
Hukum ialah segala peraturan
tertulis ataupun tidak tertulis, yang pada intinya segala peraturan tersebut
berlaku dan diakui sebagai peraturan yang harus dipatuhi dan ditaati dalam
hidup bermasyarakat.
14. Soerso
Hukum adalah sebuah himpunan
peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur
tata tertib kehidupan bermasyarakat yang memiliki ciri perintah dan larangan
yang sifatnya memaksa dengan menjatuhkan sanksi-sanksi hukuman bagi
pelanggarnya.
15. Tullius Cicerco
Hukum ialah akal tertinggi yang
ditanamkan oleh alam pada diri setiap manusia untuk menetapkan segala sesuatu
yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.
16. M.H. Tirtaatmidjaja
Hukum adalah keseluruhan aturan atau
norma yang harus diikuti dalam berbagai tindakan dan tingkah laku dalam pergaulan
hidup. Bagi yang melanggar hukum akan dikenai sanksi, denda, kurungan, penjara
atau sanksi lainnya.
17. Abdulkadir Muhammad
Hukum merupakan segala peraturan
baik tertulis maupun tidak tertulis yang memiliki sanksi tegas terhadap
pelanggarannya.
18. Abdul Wahab Khalaf
Hukum merupakan tuntutan Allah
berkaitan dengan perbuatan orang yang telah dewasa menyangkut perintah,
larangan dan kebolehannya untuk melaksanakan atau meninggalkannya.
19. Aristoteles
Hukum hanyalah sebagai kumpulan
peraturan yang tidak hanya mengikat tetapi juga hakim bagi masyarakat. Dimana
undang-undanglah yang mengawasi hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk
menghukum orang-orang yang bersalah atau para pelanggar hukum.
20. Karl Max
Hukum merupakan suatu cerminan dari
hubungan hukum ekonomis suatu masyarakat dalam suatu tahap perkembangan
tertentu
b. Sifat
dan Ciri-ciri Hukum
Secara
Umum sifat hukum terdiri dari:
1. Hukum yang Memaksa
Hukum
yang bersifat memaksa/ harus ditaati apabila terjadi pelanggaran akan dikenakan
sanksi yang jelas.
Contoh
: Seluruh norma-norma hukum pidana
2. Hukum yang Mengatur/Himbauan
Hukum yang bersifat bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Pada umumnya norma seperti ini dipergunakan dalam lingkup perdata dan administrasi negara.
Contoh :
·
Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengenai pembuatan penjanjian kerja bisa
tertulis dan tidak tertulis. Dikategorikan sebagai Pasal yang sifatnya
mengatur oleh karena tidak harus/wajib perjanjiankerja itu dalam bentuk
tertulis dapat juga lisan, tidak ada sanksi bagi mereka yang membuatperjanjian
secara lisan sehingga perjanjian kerja dalam bentuk tertulis bukanlah hal yang
memaksa.
·
Pasal 60 ayat (1) Undang Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengenai perjanjian kerja waktu tidak
tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan 3 (tiga)bulan. Ketentuan ini
juga bersifat mengatur oleh karena pengusaha bebas untuk menjalankanmasa
percobaan atau tidak ketika melakukan hubungan kerja waktu tidak
tertentu/permanen.
·
Pasal 10 ayat(1) Undang Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bagi pengusaha berhak membentuk dan
menjadi anggota organisasi pengusaha. Merupakanketentuan hukum mengatur
oleh karena ketentuan ini dapat dijalankan (merupakan hak) dandapat pula tidak dilaksanakan
oleh pengusaha.
Ciri-Ciri Hukum
- Adanya perintah/larangan.
- Perintah/larangan itu bersifat memaksa atau mengikat semua orang.
c. Sumber-sumber Hukum
Sumber hukum formal adalah sumber-sumber hukum yang memiliki bentuk-bentuk
tersendiri yang secara yuridis telah berlaku dan diketahui oleh umum. Adapun
sumber hukum formal adalah:
- Undang-undang, yaitu suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara yang sah yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- Kebiasaan/adat-istiadat, yaitu perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang enimbulkan keyakinan dan kewajiban hukum bagi masyarakatnya.
- Tratkat, yaitu perjanjian-perjanjian yang dibuat antarnegara. Baik itu perjanjian bilateral maupun multilateral sehingga dengan adanya perjanjian itu,maka menimbulkan kewajiban bagi pihak-pihak yang ada di dalalmnya sehingga tratkat menjadi sumber hukum.
- Yurisprdensi, yaitu keputusan-keputusan hakim yang dijadikan dasar untuk melakukan pengambilan keputusan oleh hakim-hakim berikutnya.
- Doktrin, adalah pendapat-pendapat dari para sarjana hukum dan orang-orang yang dianggap ahli dibidang hukum
Sumber hukum materil
ialah sumber-sumber yang melahirkan isi suatu hukum sendiri, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Biasanya yang menjadi sumber hukum
materil adalah gejala yang berada dalam kehidupan masyarakat , baik yang telah
menjadi peristiwa maupun yang belum menjadi peristiwa.
d. Pembagian Hukum
Menurut isinya,
hukum bisa dibagi:
1) Hukum publik
(hukum negara), yaitu hukum yang mengatur bentuk hubungan/' jalinan hukum pada
beberapa orang dan negara. Hukum publik, diantaranya:
- Hukum tata negara, yakni hukum yang mengatur bentuk susunan/ struktur dari satu negara dan hubungan kekuasaan alat-alat kelengkapan negara satu sama lain serta hubungan antara negara dengan bagian-bagian negara.
- Hukum administrasi negara, yakni hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang diselenggarakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan pekerjaan dan tugas istimewa mereka.
- Hukum pidana, yakni total peraturan-peraturan yang memiliki kandungan larangan dengan ancarnan hukuman pada mereka yang tidak mematuhi larangan tersebut.
2) Hukum privat, yakni hukum yang
mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan
menitikberatkan pada kebutuhan perseorangan. Hukum privat, diantaranya :
- Hukum perdata, yakni hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain.
- Hukum dagang (perniagaan), yakni hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain dalam perdagangan.
Menurut
bentuknya, bisa dibagi :
- Hukum tertulis, yakni hukum yang ada dalam naskah tertulis (ketentuan perundang-undangan) seperti UU serta Peraturan Pemerintah.
- Hukum tak tertulis, yakni hukum yang hidup serta berkembang didalam masyarakat, seperti hukum adat (kebiasaan).
Menurut
waktu berlakunya, bisa dibagi :
- lus constitutum, yakni hukum yang berlaku saat ini serta di daerah spesifik. Hukum ini kerap dimaksud sebagai hukum positif.
2. lus
constituendum, yakni hukum yang diharapkan berlaku pada masa mendatang. Hukum
ini dimaksud juga sebagai hukum yang dicita-citakan.
3. lex
naturalis (hukum alam), yakni nufum yang berlaku di tiap-tiap tempat serta pada
setiap waktu. Hukum ini berlaku setiap saat serta dimana saja.
Menurut
sifatnya, bisa dibagi :
- Hukum yang miliki sifat memaksa, yakni hukum yang dalam situasi bagaimanapun tidak bisa dikesampingkan serta untuk orang-orang yang berkepentingan tak boleh menyimpang dengan jalan perjanjian yang di buat oleh ke-2 belah pihak. Hukum ini memiliki paksaan yang mutlak.
- Hukum yang miliki sifat mengatur, yakni hukum yang dalam situasi bagaimanapun bisa dikesampingkan oleh perjanjian yang di buat oleh ke-2 belah pihak. Dapatmerampungkan permasalahan dengan peraturan yang di buat sendiri serta peraturan hukum yang terdapat di dalam pasal yang bersangkutan tidak perlu dijalankan.
Menurut
tempat berlakunya, bisa dibagi :
- Hukum lokal, yakni hukum yang berlaku didalam lingkup wilayah atau daerah spesifik saja.
- Hukum nasional, yakni hukum yang berlaku dalam satu negara.
- Hukum internasional, yakni hukum yang mengatur hubungan antara subyek hukum internasional dalam kehidupan masyarakat internasional.
Menurut
isi dan cara pembentukannya, bisa dibagi :
- Hukum material, yakni hukum yang berisi ketentuan peraturan yang mengaturkepentingan-kepentingan serta hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah serta larangan-larangan. Termasuk juga hukum material yaitu hukum pidana serta hukum perdata.
- Hukum formal, yakni hukum yang mengatur bagaimanakah cara-cara memelihara,mempertahankan hukum material. Adapun yang tergolong hukum formal yaitu hukum acara pidana serta hukum acara perdata.
e.
Pengertian
Negara
Negara adalah sekumpulan
orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara
yang sah. Syarat sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki
wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat
sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.
f. Tugas
utama negara
1.
Mengatur dan mener tibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yg
bertentangan satu sama lainnya.
2.
Mengatur
dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujaun sesuai
arah negara.
g. Sifat Sifat Negara
Suatu negara supaya dapat menjaga
dan mempertahankan keutuhan wilayahnya, kehormatan serta kelangsungan hidupnya,
negara memiliki beberapa sifat-sifat khusus. Jumlah dari sifat-sifat negara ada
tiga (3) yaitu:
1. Memaksa
Sifat negara yang pertama adalah
memaksa. Sifat ini berarti bahwa suatu negara memiliki kekuasaan/kewenangan
untuk mewajibkan warga negaranya supaya patuh dan taat pada peraturan yang ada
dengan menggunakan alat paksa berupa polisi, jaksa, hakim dan juga sanksi yang
tegas bagi yang melanggar aturan. Warga negara yang melanggar atau membangkan
dan tidak patuh pada aturan akan dikenakan sanksi yang tegas.
2. Monopoli
Sifat negara yang kedua adalah
monopoli. Monopoli ini mempunyai arti bahwa suatu negara
juga memiliki kekuasaan/kewenangan yang mutlak untuk mengatur arah perjuangan
ataupun juga menentukan tujuan yang akan dicapai oleh negara yang bersangkutan.
3.
Menyeluruh/mencakup semua
Sifat negara yang terkahir atau
yang ketiga ini berarti bahwa setiap negara memiliki kewenangan untuk
memberlakukan semua peraturan yang telah dibuat oleh negara tersebut dan diperuntukkan
oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali atau tanpa adanya diskriminasi.
Sifat ini juga disebut dengan sifat totalitas, sebagai contoh adalah semua
warga negara harus membayar pajak, semua warga negara wajib untuk melakukan upaya
bela negara.
h.
Bentuk
Bentuk Negara
Bentuk negara dengan bentuk pemerintahan itu berbeda. Bentuk
negara kita adalah negara kesatuan, sementara bentuk pemerintahannya adalah
Republik. Berikut ini macam-macam dari bentuk negara:
1) Negara Kesatuan
Pengertian
dari negara kesatuan adalah suatu bentuk negara yang bersusun tunggal, dimana
di dalam negara tersebut hanya terdapat satu buah negara, tidak ada negara di
dalam negara. Negara dengan kesatuan mempuyai beberapa ciri-ciri yang akan saya
sebutkan dibawah ini:
a) Memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintah.
a) Memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintah.
b)
Memiliki satu konstitusi (UUD) yang berlaku di seluruh wilayah negara.
c)
Memiliki satu kepala negara untuk seluruh rakyat.
d)
Memiliki satu lembaga perwakilan.
e)
Memiliki satu kabinet/dewan mentri
Dalam
negara kesatuan ini terdapat dua macam sistem, yaitu sistem sentralisasi dan
juga sistem desentralisasi. Salah satu contoh negara kesatuan adalah negara
kita sendiri yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bentuk
negara yang kedua adalah negara serikat. Pengertian dari negara serikat adalah
suatu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian dengan mempunyai satu
buah pemerintah federasi yang mana bertugas untuk mengendalikan kedaulatan negara
tersebut. Negara bagian pada negara yang berbentuk serikat tidak memegang
kedaulatan negara, sebab yang memegang adalah pemerintah federal. Negara bagian
masih mempunyai kedaulatan ke dalam untuk mengatur/mengurus rumah tangga daerah
sendiri.
Kemudian
yang berkaitan dengan keuangan, keamanan, dan peradilan biasanya diurus oleh
pemerintah federal. Amerika Serikat, Kanada dan Australia adalah contoh
negara serikat (federasi).
i.
Unsur-Unsur
Negara
Terbentuknya suatu negara harus memenuhi tiga syarat mutlak
dibawah ini yang merupakan unsur-unsur (unsur konstitutif) suatu negara.
1. Wilayah
Suatu yang disebut dengan negara harus memiliki unsur ini,
yaitu wilayah. Wilayah adalah seluruh tempat baik berupa daratan, lautan, dan
juga udara yang ada diatasnya yang memiliki batas-batas tertentu. Suatu negara
batas-batas wilayahnya dapat ditentukan dengan cara:
- Yang pertama adalah batas alam, batas wilayah suatu negara yang berupa alam adalah danau, gunung, sungai, selat, laut.
- Batas buatan, batas wilayah suatu negara yang berupa batas buatan adalah tembok/pagar, jalan raya. Sebagai contohnya adalah tembok cina.
- Batas astronomi, berbeda dengan batas alam dan batas buatan, batas astronomi ini berupa garis lintang dan garis bujur. Sebagai contoh batas astronomi negara kita "Indonesia" yaitu 6 derajat LU - 11 derajat LS dan 95 derajat - 141 derajat BT.
- Batas perjanjian, batas wilayah ini dapat berupa konvensi, traktat, misalnya konvensi hukum laut internasionel.
2. Rakyat atau
Penduduk
Pengertian rakyat adalah kumpulan orang yang disatukan oleh
rasa persamaan yang secara bersama-sama berada/mendiami suatu wilayah tertentu.
Sedangkan pengertian penduduk adalah semua orang yang berkedudukan, bertempat
tinggal dalam wilayah suatu negara. Orang yang berada dalam wilayah suatu
negara hanya sementara (tidak menetap) maka disebut dengan bukan penduduk.
Contoh orang yang bukan penduduk seperti wisatawan asing. Penduduk terdiri dari
warga negara dan bukan warga negara.
Pengertian warga negara adalah penduduk yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara. Warga negara terdiri dari warga negara asli dan warga negara keturunan asing.
Berbeda dengan warga negara, kalau pengertian dari bukan warga negara adalah seseorang yang tidak memiliki ikatan hukum dengan negara tersebut, disebut juga dengan warga negara asing (WNA).
Pengertian warga negara adalah penduduk yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara. Warga negara terdiri dari warga negara asli dan warga negara keturunan asing.
Berbeda dengan warga negara, kalau pengertian dari bukan warga negara adalah seseorang yang tidak memiliki ikatan hukum dengan negara tersebut, disebut juga dengan warga negara asing (WNA).
3. Pemerintah yang berdaulat
Pemerintah yang berdaulat ini memiliki pengertian yaitu
suatu pemerintah yang memiliki suatu kedaulatan/kekuasaan tertinggi untuk
mengamankan, mempertahankan, mengatur, dan melancarkan tata cara
penyelenggaraan pemerintahan negara-negara secara penuh, yang mana kedaulatan
ini ada dua macam yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulan ke luar.
Pengertian "pemerintah" dapat dibedakan menjadi dua macam:
Pengertian "pemerintah" dapat dibedakan menjadi dua macam:
- Dalam arti luas pengertian pemerintah yaitu meliputi seluruh lembaga0lembaga negara dan kekuasaan yang ada yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.
- Sementara dalam arti yang sempit pengertian pemerintah adalah meliputi kekuasaan eksekutifnya saja, baik di tingkat daerah maupun pusat. Yang merupakan pemerintah daerah seperti Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Sedangkan yang termasuk pemerintah pusat adalah Presiden, Wakil Presiden dan Para Mentri (kabinet).
Ketiga unsur-unsur negara diatas merupakan unsur yang mutlak
harus ada pada suatu negara atau disebut dengan unsur konstitutif. Ada tambahan
lagi satu unsur yang merupakan unsur deklaratif, yaitu adanya pengakuan dari
negara lain.
4. Pengakuan dari negara lain (Unsur Deklaratif)
Pengakuan dari negara lain ini diperlukan untuk menjamin
berlangsungkan kerjasama internasional dengan negara lain, ada dua jenis
pengakuan dari negara lain yang ada yaitu:
- Pengakuan secara de facto, yang mempunyai arti pengakuan dari negara lain yang berdasarkan pada fakta berdirinya suatu negara telah memenuhi persyaratan.
- Pengakuan secara de yure, yang memiliki artik sebagai pengakuan secara yuridis formal berdasarkan hukum internasional.
j. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) terdapat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial”.
Dari rumusan tersebut, tersirat adanya tujuan
nasional/Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan
oleh Negara, yaitu:
a.
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
b.
Memajukan kesejahteraan umum.
c.
Mencerdaskan kehidupan bangsa.
d.
Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan social.
k. Pengertian
Pemerintah
Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
l.
Pemerintahan
dengan Pemerintah
Pemerintah
dan pemerintahan mempunyai pengertian yang berbeda. Pemerintah merujuk
kepada organ atau alat perlengkapan, sedangkan pemerintahan menunjukkan
bidang tugas atau fungsi.
Pemerintah
mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan
atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai
kegiatan untuk mencapai tujuan negara.
Pemerintahan
adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh
lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas
adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan
kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara
itu demi tercapainya tujuan negara.
Warga Negara dan
Negara
a. Pengertian Warga
Negara
Warga
Negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat
kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga
negara itu, memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di suatu wilayah
negara.
b.
Kriteria menjadi Warga Negara
Kewarganegaraan Republik Indonesia
diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah:
1. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut
telah menjadi WNI
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
5. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI
6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
8. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
9. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
10. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
11. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
12. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
5. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI
6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
8. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
9. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
10. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
11. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
12. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia
Permohonan pewarganegaraan dapat
diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan seperti disebut dalam pasal 9,
yakni:
1. Telah berusia 18 (delapan belas)
tahun atau sudah kawin.
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.
6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.
6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
c.
Menyebutkan orang-orang yang berada dalam satu wilayah
Negara
1.
Rakyat
Unsur ini sangat penting dalam suatu negara, oleh karena orang /
manusia sebagai individu dan anggota masyarakat yang pertama-tama
berkepentingan agar organisasi negara berjalan baik. Merekalah yang kemudian
menentukan dalam tahap perkembangan negara selanjutnya. Pentingnya unsur rakyat
dalam suatu negara tidak hanya diperlukan dalam ilmu kenegaraan (staatsleer)
tetapi perlu juga perlu melahirkan apa yang disebut ilmu kemasyarakatan
(sosiologi) suatu ilmu pengetahuan baru yang khusus menyelidiki, mempelajari
hidup kemasyarakatan. Sosiologi merupakan ilmu penolong bagi ilmu hukum tata
negara.
2. Wilayah (teritorial)
Tidak mungkin ada negara tanpa suatu wilayah. Disamping pentingnya
unsur wilayah dengan batas-batas yabng jelas, penting pula keadaan khusus
wilayah yang bersangkutan, artinya apakah layak suatu wilayah itu masuk suatu
negara tertentu atau sebaliknya dipecah menjadi wilayah berbagai negara.
Apabila mengeluarkan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya hanya berlaku
bagi orang-orang yang berada di wilayahnya sendiri. Orang akan segera sadar
berada dalam suatu negara tertentu apabila melampaui batas-batas wilayahnya
setelah berhadapan dengan aparat (imigrasi negara) untuk memenuhi berbagai
kewajiban yang ditentukan. Paul Renan (Perancis) menyatakan satu-satunya ukuran bagi
suatu masyarakat untuk menjadi suatu negara ialah keinginan bersatu.
3. Pemerintahan
Ciri
khusus dari pemerintahan dalam negara adalah pemerintahan memiliki kekuasaan
atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara dan berada
dalam wilayah negara.
d.
UUD (konstitusi)
e.
pengakuan Internasional (secara de facto maupun de jure).
d. Pasal yang tercantum di dalam UUD 45 tentang Warga Negara
Menurut
pasal 26 UUD 1945
(1) Yang
menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
(2) Penduduk
ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia.
(3) Hal-hal mengenai warga negara
dan penduduk diatur dengan undang-undang.
Menurut
pasal 26 ayat (2) UUD 1945,
(1)
Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal
di Indonesia.
(2)
Bukan Penduduk, adalah orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat
sementara sesuai dengan visa.
(3)Istilah Kewarganegaraan (citizenship)
memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara
dengan warga negara, atau segala hal yang berhubungan dengan warga negara.
Pengertian kewarganegaraan dapat dibedakan dalam arti : 1) Yuridis dan
Sosiologis, dan 2) Formil dan Materil.
e. Pasal-Pasal yang tercantum di dalam UUD 45
tentang hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia
- Pasal 27 ayat 1-3
Mengatur
tentang Kedudukan warga negara , Penghidupan dan pembelaan terhadap negara.
- Pasal 28 ayat A – J
Mengatur
tentang segala bentuk Hak Asasi Manusia.
- Pasal 29 ayat 2
Mengatur
tentang kebebasan atau hak untuk memeluk agama (kepercayaan )
- Pasal 30 ayat 1-5
Mengatur
tentang Kewajiban membela negara , Usaha pertahanan dan keamanan rakyat,
Keanggotaan TNI dan Tugasnya , Kepolisian Indonesia dan tugasnya, susunan dan
kedudukan TNI & kepolisian Indonesia.
- Pasal 31 ayat 1-5
Mengatur
tentang Hak untuk mendapat pendidikan yang layak , kewajiban belajar ,Sistem
pendidikan Nasional ,dan Peran pemerintah dalam bidang Pendidikan dan
kebudayaan.
- Pasal 33 ayat 1-5
Mengatur
tentang pengertian perekonomian ,Pemanfaatan SDA , dan Prinsip Perekonomian
Nasional.
- Pasal 34 ayat 1-4
Mengatur
tentang Perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar sebagai tanggung
jawab negara.
Kesimpulan
Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan
tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia.
Negara adalah
sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh
pemerintah negara yang sah.
Pemerintah
adalah organisasi yang memiliki
kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah
tertentu.
Warga Negara
adalah orang-orang yang mendiami
suatu daerah atau wilayah yang disebut Negara
Daftar
Pustaka
Komentar
Posting Komentar